Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Dalam Implementasi Layanan Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)

Sugiharti Sugiharti, Heny Lestary

Abstract


Abstract

Increasing cases of HIV-AIDS transmission in women and children were becoming more and more alarming The central government policy to prevent the transmission of HIV-AIDS had been carried out since 2002, but its implementation has not been satisfactory. Therefore, it is needed to review the local government policy in the prevention and control of HIV-AIDS transmission from mother to child (PMTCT). The study was carried out in West Java province and its 3 cities/districts as the province was one of the five provinces with highest HIV-AIDS cases in Indonesia using. qualitative study through in-depth interviews with the stakeholders of HIV-AIDS programs .The study revealed that West Java province had no adequate local policies and its current policy was not specifically for the PMTCT but it remained in general about HIV-AIDS. Moreover, the policies in the three districts and municipality were the same as of the central and provincial .Clear policy from the local government on PMTCT should be formulated through District Health Office for the implementation of the PMTCT services, including the provision of PMTCT budget ranging from promotive, preventive, currative, and rehabilitative programs.

Keywords: PMTCT, HIV-AIDS, local government, MCH

Abstrak

Peningkatan kasus infeksi HIV-AIDS pada perempuan dan anak makin hari makin mengkhawatirkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah penularan HIV-AIDS sudah digulirkan sejak tahun 2002, namun implementasinya di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah provinsi dan 3 kota di Jawa Barat dalam implementasi layanan pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu ke anak (PPIA). Metodenya adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada pemegang program HIV-AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota. Provinsi Jawa Barat dan 3 kota/kabupaten lainnya belum terdapat kebijakan yang adekuat, karena belum ada kebijakan secara khusus untuk PPIA. Disamping itu tiga kota/kabupaten masih menggunakan kebijakan dari pusat dan provinsi. Sebaiknya ada kebijakan tertulis dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk implementasi layanan PPIA, misalnya dengan memasukkan anggaran PPIA secara khusus ke dalam APBD, baik untuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya upaya pencegahan dan penanggulangan penularan HIV dari ibu ke anak.

Kata kunci : PPIA, HIV-AIDS, Pemerintah Daerah, KIA


Keywords


PPIA, HIV-AIDS, Pemerintah Daerah, KIA

References


UNAIDS. Global Report UNAIDS Report on the global AIDS epidemic 2013. http://www.unaids. org/en/media/unaids/contentassets/documents/ epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_ Report_2013_en.pdf.

WHO SEARO. HIV/AIDS in the South-East Asia Region. Progress Report 2011. http://www. searo.who.int/entity/hiv/documents/hiv-aids_in_south-east_asia.pdf. 3. Ditjen PP & PL Kemenkes RI Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia. Jakarta:Ditjen PP&KL Kementerian RI;2016.

Kementerian Kesehatan RI. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (PPIA) Indonesia 2013 – 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013 5. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu ke Anak. Kementerian Kesehatan ;2013.

Kemenkes RI. Surat Edaran No. GK/ MENKES/001/I/2013 tentang Layanan Pencegahan Penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dari Ibu ke Anak (PPIA). Jakarta:Kementerian Kesehatan RI; S.a.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Komisi Penanggulangan AIDS. Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 2010. http://www.aidsindonesia.or.id/ repo/ES-SRAN20102014.pdf.

Kemenkes RI. Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (PPIA). Edisi Kedua. Jakarta: Kementerian Kesehatan; 2012

Tiga kabupaten/kota di Bali belum punya Perda HIV, Antique, 28 Juni 2011, http://nasional.news. viva.co.id/news/read/229879-tiga-kabupatendi- bali-belum-punya-perda-hiv

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Penanggulangan HIV dan AIDS 2013-2017, http://kpap.jakarta.go.id/

The implications of policy changes on the uptake of a PMTCT programme in rural Malawi : first three years of experience; Fyson Kasenga et.all; Glob Health Action. 2009; 2: 10.3402/ gha.v2i0.1883; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC2779935/

Parameswari Ignatia B, dkk. Implementasi peraturan daerah kota Semarang no. 4 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS, Journal of Public Policy and Management Review, 2014;3(3)

Pramono Dian, Kemitraan Negara Dan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Virus HIV/AIDS (Study Di Kota Pasuruan). Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No. 9. http://administrasipublik.studentjournal. ub.ac.id/index.php/jap/article/view/230

Hargono, A, Integrasi Sistem Informasi HIVAIDS Dalam Sistem Kesehatan Nasional, Artikel Opini, http://www.kebijakanaidsindonesia.net/ id/beranda/20-artikel-article/opini-opinion/444- integrasi-sistem-informasi-hiv-aids-dalamsistem- kesehatan-nasional#

Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 21 tahun 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI;2013


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Buletin Penelitian Kesehatan (Bulletin of Health Research, p-ISSN: 0125-9695. e-ISSN: 2338-3453) is published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Ministry of Health of Republic of Indonesia
Main Indexing :

More...
Visitor Number : View BPK Statistics
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.